Suka atau tidak, FIFA mempunyai wewenang untuk menentukan nasib anggotanya.
Oleh Donny Afroni
24 Mei 2011 16:47:00
Kongres PSSI untuk mencari ketua dan wakil ketua umum, serta anggota komite eksekutif [Exco] periode 2011-15 telah menemui jalan buntu. Kondisi ini memunculkan perdebatan apakah Indonesia bisa terkena sanksi dari FIFA atau tidak.
Mengacu kepada keputusan Komite Darurat FIFA pada 4 April lalu, PSSI harus sudah mempunyai ketua umum sebelum tanggal 21 Mei. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi atau pembekuan. Putusan itu kemudian dipertegas lagi pada 21 April, dan 6 Mei.
Namun, kongres yang berakhir buntu pada akhir pekan kemarin, dan tidak menghasilkan apapun, membuat Indonesia terancam sanksi atau pembekuan. Lebih parah lagi, jalannya kongres memperlihatkan sikap tidak simpatik dari para pemilik suara yang tergabung dalam Kelompok 78.
Kelompok 78 ini memaksakan kehendak untuk tetap mencalonkan George Toisutta dan Arifin Panigoro menjadi ketua dan wakil ketua umum PSSI periode 2011-15. Nama George dan Arifin masuk ke dalam empat nama yang dilarang FIFA. Dua nama lainnya adalah Nurdin Halid dan Nirwan D Bakrie.
Direktur asosiasi dan keanggotaan FIFA Thierry Regenass telah mengungkapkan alasan federasi sepakbola internasional itu melarang keempat nama tersebut dicalonkan dalam kongres kali ini. Regenass mengungkapkan alasan FIFA ini setelah mendapat desakan dari Kelompok 78 dalam kongres.
Regenass mengungkapkan, Nurdin, Nirwan dan Toisutta dianggap sebagai bagian dari kekisruhan yang melanda sepakbola Indonesia. Sedangkan Arifin menggelar kompetisi Liga Primer Indonesia [LPI] yang di anggap ilegal oleh FIFA.
Penjelasan itu pun diabaikan oleh Kelompok 78, dan mereka tetap bersikukuh meloloskan Toisutta dan Arifin. Tentu saja hal ini menjadi catatan tersendiri dari perwakilan FIFA dan AFC yang hadir di kongres itu, termasuk putusan Komite Banding yang berseberangan dengan keputusan FIFA.
Bosnia & Inggris
Walau tidak serupa, kasus yang terjadi di Indonesia ini hampir mirip dengan Bosnia. Saat itu, FIFA dan UEFA mengingatkan agar Bosnia tidak dipimpin tiga presiden yang terpilih dalam kongres sebelumnya. Namun para pemilik suara federasi sepakbola Bosnia tetap menginginkan tiga presiden yang memimpin federasi mereka melalui kongres. FIFA menolaknya, sehingga berbuntut pembekuan.
Bahkan, Inggris yang belakang kerap menyuarakan pertentangan dengan FIFA tidak berani berbuat macam-macam. Padahal, Inggris bisa dibilang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan Bosnia, atau Indonesia sekalipun. Namun mereka tidak mau mengambil sikap terbuka berkonflik dengan FIFA. Inggris hanya berani mengambil sikap untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan presiden FIFA.
“Ada lebih dari 200 negara menjadi anggota FIFA, dan kami salah satu diantaranya. Banyak orang mendesak FA untuk mengubah FIFA. Tapi kami hanya setengah dari satu persen seluruh anggota FIFA,” ujar ketua federasi sepakbola Inggris [FA] David Bernstein kepadaBBC Radio 5 Live dilansir suratkabar Guardian.
“Kami akan menggunakan kekuatan yang kami miliki untuk berbicara dan bekerja sama dengan FIFA. Sangat sulit untuk memaksa reformasi, memaksa untuk mengubah, tapi di saat bersamaan kami masih berada di dalamnya, dan tentunya bukan berada di luar.”
Tanda Tanya
Masih menjadi tanda tanya apakah Indonesia akan mendapat sanksi dari FIFA atau tidak. Departemen media FIFA pun enggan berspekulasi dengan kondisi ini ketika diminta tanggapannya oleh GOAL.com Indonesia.
“Kami belum bisa berspekulasi mengenai potensi pembekuan terhadap PSSI. Anda bisa menemukan relevansi mengenai hal ini di Statuta FIFA artikel 14,” demikian pernyataan departemen media FIFA.
Bisa dibilang, Indonesia beruntung sudah mendapat pengampunan dari FIFA hingga tiga kali atas ulah pihak berkepentingan di persepakbolaan nasional. Jika tidak, mungkin Indonesia sudah bernasib sama seperti Bosnia, atau bahkan Brunei Darussalam yang membentuk organisasi sepakbola nasional tandingan.
Kelanjutan kiprah Indonesia di sepakbola internasional akan ditentukan oleh 15 anggota Exco FIFA yang menggelar sidang pada 30 Mei nanti. Kini, ratusan juta warga Indonesia, terutama penggemar sepakbola nasional, sangat berharap FIFA tidak menjatuhkan palu godam dalam bentuk pembekuan.
Sebab, dampak buruk akan sangat berasa bagi persepakbolaan nasional. Dampak buruk itu tidak hanya berlaku bagi timnas, klub-klub yang berlaga di event internasional, maupun pembinaan pemain muda, melainkan juga berimbas kepada masyarakat yang mencari nafkah dengan adanya pertandingan sepakbola internasional.
Suka atau tidak, sebagai pemilik berbagai aturan sepakbola di dunia, FIFA mempunyai wewenang terhadap anggotanya. Kiprah tim nasional menjadi tolak ukur pembinaan cabang olahraga, termasuk sepakbola. Jika timnas sudah tidak bisa bertanding di level internasional, tak ada yang bisa dijadikan tolak ukur apakah pembinaan sudah berjalan baik atau tidak.
Kelompok 78 merasa yakin Indonesia tidak dikenakan sanksi atau pembekuan dari FIFA. Sekalipun terkena sanksi, maka tak akan berlangsung lama, dan tak memberikan pengaruh terhadap pembinaan sepakbola nasional. Di sisi lain, sejumlah kalangan memperkirakan Indonesia bisa terkena sanksi bila merujuk kepada proses menuju kongres PSSI, dan tidak terpilihnya ketua umum PSSI periode 2011-15 sesuai dengan tengat waktu FIFA.
Mengacu kepada keputusan Komite Darurat FIFA pada 4 April lalu, PSSI harus sudah mempunyai ketua umum sebelum tanggal 21 Mei. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi atau pembekuan. Putusan itu kemudian dipertegas lagi pada 21 April, dan 6 Mei.
Namun, kongres yang berakhir buntu pada akhir pekan kemarin, dan tidak menghasilkan apapun, membuat Indonesia terancam sanksi atau pembekuan. Lebih parah lagi, jalannya kongres memperlihatkan sikap tidak simpatik dari para pemilik suara yang tergabung dalam Kelompok 78.
Kelompok 78 ini memaksakan kehendak untuk tetap mencalonkan George Toisutta dan Arifin Panigoro menjadi ketua dan wakil ketua umum PSSI periode 2011-15. Nama George dan Arifin masuk ke dalam empat nama yang dilarang FIFA. Dua nama lainnya adalah Nurdin Halid dan Nirwan D Bakrie.
Direktur asosiasi dan keanggotaan FIFA Thierry Regenass telah mengungkapkan alasan federasi sepakbola internasional itu melarang keempat nama tersebut dicalonkan dalam kongres kali ini. Regenass mengungkapkan alasan FIFA ini setelah mendapat desakan dari Kelompok 78 dalam kongres.
Regenass mengungkapkan, Nurdin, Nirwan dan Toisutta dianggap sebagai bagian dari kekisruhan yang melanda sepakbola Indonesia. Sedangkan Arifin menggelar kompetisi Liga Primer Indonesia [LPI] yang di anggap ilegal oleh FIFA.
Penjelasan itu pun diabaikan oleh Kelompok 78, dan mereka tetap bersikukuh meloloskan Toisutta dan Arifin. Tentu saja hal ini menjadi catatan tersendiri dari perwakilan FIFA dan AFC yang hadir di kongres itu, termasuk putusan Komite Banding yang berseberangan dengan keputusan FIFA.
Bosnia & Inggris
Walau tidak serupa, kasus yang terjadi di Indonesia ini hampir mirip dengan Bosnia. Saat itu, FIFA dan UEFA mengingatkan agar Bosnia tidak dipimpin tiga presiden yang terpilih dalam kongres sebelumnya. Namun para pemilik suara federasi sepakbola Bosnia tetap menginginkan tiga presiden yang memimpin federasi mereka melalui kongres. FIFA menolaknya, sehingga berbuntut pembekuan.
Bahkan, Inggris yang belakang kerap menyuarakan pertentangan dengan FIFA tidak berani berbuat macam-macam. Padahal, Inggris bisa dibilang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan Bosnia, atau Indonesia sekalipun. Namun mereka tidak mau mengambil sikap terbuka berkonflik dengan FIFA. Inggris hanya berani mengambil sikap untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilihan presiden FIFA.
“Ada lebih dari 200 negara menjadi anggota FIFA, dan kami salah satu diantaranya. Banyak orang mendesak FA untuk mengubah FIFA. Tapi kami hanya setengah dari satu persen seluruh anggota FIFA,” ujar ketua federasi sepakbola Inggris [FA] David Bernstein kepadaBBC Radio 5 Live dilansir suratkabar Guardian.
“Kami akan menggunakan kekuatan yang kami miliki untuk berbicara dan bekerja sama dengan FIFA. Sangat sulit untuk memaksa reformasi, memaksa untuk mengubah, tapi di saat bersamaan kami masih berada di dalamnya, dan tentunya bukan berada di luar.”
Tanda Tanya
Masih menjadi tanda tanya apakah Indonesia akan mendapat sanksi dari FIFA atau tidak. Departemen media FIFA pun enggan berspekulasi dengan kondisi ini ketika diminta tanggapannya oleh GOAL.com Indonesia.
“Kami belum bisa berspekulasi mengenai potensi pembekuan terhadap PSSI. Anda bisa menemukan relevansi mengenai hal ini di Statuta FIFA artikel 14,” demikian pernyataan departemen media FIFA.
Bisa dibilang, Indonesia beruntung sudah mendapat pengampunan dari FIFA hingga tiga kali atas ulah pihak berkepentingan di persepakbolaan nasional. Jika tidak, mungkin Indonesia sudah bernasib sama seperti Bosnia, atau bahkan Brunei Darussalam yang membentuk organisasi sepakbola nasional tandingan.
Kelanjutan kiprah Indonesia di sepakbola internasional akan ditentukan oleh 15 anggota Exco FIFA yang menggelar sidang pada 30 Mei nanti. Kini, ratusan juta warga Indonesia, terutama penggemar sepakbola nasional, sangat berharap FIFA tidak menjatuhkan palu godam dalam bentuk pembekuan.
Sebab, dampak buruk akan sangat berasa bagi persepakbolaan nasional. Dampak buruk itu tidak hanya berlaku bagi timnas, klub-klub yang berlaga di event internasional, maupun pembinaan pemain muda, melainkan juga berimbas kepada masyarakat yang mencari nafkah dengan adanya pertandingan sepakbola internasional.
Suka atau tidak, sebagai pemilik berbagai aturan sepakbola di dunia, FIFA mempunyai wewenang terhadap anggotanya. Kiprah tim nasional menjadi tolak ukur pembinaan cabang olahraga, termasuk sepakbola. Jika timnas sudah tidak bisa bertanding di level internasional, tak ada yang bisa dijadikan tolak ukur apakah pembinaan sudah berjalan baik atau tidak.
Kelompok 78 merasa yakin Indonesia tidak dikenakan sanksi atau pembekuan dari FIFA. Sekalipun terkena sanksi, maka tak akan berlangsung lama, dan tak memberikan pengaruh terhadap pembinaan sepakbola nasional. Di sisi lain, sejumlah kalangan memperkirakan Indonesia bisa terkena sanksi bila merujuk kepada proses menuju kongres PSSI, dan tidak terpilihnya ketua umum PSSI periode 2011-15 sesuai dengan tengat waktu FIFA.
