Jumat, 10 Juni 2011 14:59 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Para rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) belum sepakat mengumumkan nilai Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) tahun 2011 secara transparan. Masalah transparansi hasil ujian tersebut sampai saat ini masih dalam proses penggodokan.
"Untuk tahun ini tampaknya masalah transparansi tersebut belum siap. Semuanya masih dalam proses," ujar Ketua Umum Panitia Pelaksana SNMPTN, Herry Suhardiyanto, yang ditemui Republika di kantornya, Jumat (10/6).
Herry mengatakan sampai sekarang para rektor PTN masih terus mengadakan rapat secara rutin untuk membahas persoalan transparansi nilai SNMPTN. Sampai sekarang pula suara para rektor tersebut belum bulat. "Namun para rektor telah berjanji akan terus membangun konsistensi untuk membahas masalah ini," ujar Herry yang juga rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.
Herry mengakui, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah suatu hal yang patut diikuti dan dipatuhi untuk membangun akuntabilitas perguruan tinggi di mata masyarakat. "Tetapi banyak hal non-teknis yang membuat kami tidak bisa transparan. Ini menyangkut kepentingan nasional," ujar Herry tanpa mau merinci faktor non-teknis tersebut.
Herry menjelaskan, saat ini tengah dipilah mana informasi yang bisa diakses publik, mana informasi yang bisa diberikan atas dasar permintaan, dan informasi yang memang tidak bisa disampaikan.
Ditanya soal berbagai kasus kebocoran yang terjadi pada pelaksanaan SNMPTN lalu, di antaranya terkait prediksi sejumlah lembaga bimbingan belajar yang ternyata mirip dengan soal-soal ujian, pihaknya sedang menyelidikinya. "Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penelusuran," ujar Herry.
Herry mengaku prihatin dengan sikap masyarakat yang akhir-akhir ini terlalu mengagung-agungkan lembaga-lembaga bimbingan belajar. Akibatnya, institusi-institusi sekolah justru diinomorduakan. "Kami sedang berpikir mencari formulasinya, sehingga masyarakat tidak lagi berpikir terbalik,dimana yang diutamakan justru bimbingan belajar," katanya.
"Untuk tahun ini tampaknya masalah transparansi tersebut belum siap. Semuanya masih dalam proses," ujar Ketua Umum Panitia Pelaksana SNMPTN, Herry Suhardiyanto, yang ditemui Republika di kantornya, Jumat (10/6).
Herry mengatakan sampai sekarang para rektor PTN masih terus mengadakan rapat secara rutin untuk membahas persoalan transparansi nilai SNMPTN. Sampai sekarang pula suara para rektor tersebut belum bulat. "Namun para rektor telah berjanji akan terus membangun konsistensi untuk membahas masalah ini," ujar Herry yang juga rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) tersebut.
Herry mengakui, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah suatu hal yang patut diikuti dan dipatuhi untuk membangun akuntabilitas perguruan tinggi di mata masyarakat. "Tetapi banyak hal non-teknis yang membuat kami tidak bisa transparan. Ini menyangkut kepentingan nasional," ujar Herry tanpa mau merinci faktor non-teknis tersebut.
Herry menjelaskan, saat ini tengah dipilah mana informasi yang bisa diakses publik, mana informasi yang bisa diberikan atas dasar permintaan, dan informasi yang memang tidak bisa disampaikan.
Ditanya soal berbagai kasus kebocoran yang terjadi pada pelaksanaan SNMPTN lalu, di antaranya terkait prediksi sejumlah lembaga bimbingan belajar yang ternyata mirip dengan soal-soal ujian, pihaknya sedang menyelidikinya. "Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan penelusuran," ujar Herry.
Herry mengaku prihatin dengan sikap masyarakat yang akhir-akhir ini terlalu mengagung-agungkan lembaga-lembaga bimbingan belajar. Akibatnya, institusi-institusi sekolah justru diinomorduakan. "Kami sedang berpikir mencari formulasinya, sehingga masyarakat tidak lagi berpikir terbalik,dimana yang diutamakan justru bimbingan belajar," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar